KUHP Lama vs KUHP Baru: Perubahan Paradigma Hukum Pidana Indonesia yang Wajib Kamu Pahami
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi meninggalkan hukum pidana warisan kolonial Belanda, Apa saja yang benar-benar berubah? Setelah lebih dari satu abad, Indonesia akhirnya melepas jubah hukum pidana peninggalan kolonial…
Kasus Sleman- Kejar Jambret berujung menjadi Tersangka
Beberapa hari belakangan ini, sebelum artikel ini ditulis, jagat sosial media, mendadak viral terkait suatu kejadian yang menimpa seorang warga Sleman Yogyakarta berinisial APH menjadi tersangka kecelakaan lalu lintas setelah…
Integrasi Sanksi Adat dalam KUHP: Mencari Batas Tegas antara Hukum yang Hidup dan Hukum Positif
Pengakuan Progresif dan Dilema Batasan Norma Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, ditandai sebagai sebuah kemajuan progresif…
Lex Informatica dan Masa Depan Hukum Indonesia: Menguji Kesiapan Regulasi Kecerdasan Buatan dan Robotika di Tengah Dinamika Perlindungan Data, Cyber Law, dan Deepfake
I. Penjelasan Isu: Dominasi Lex Informatica di Era AI dan Tantangan Bagi Sistem Hukum Indonesia Percepatan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah struktur sosial dan pola interaksi masyarakat…
Regulasi AI global mengeras — Eropa memimpin implementasi AI Act, sementara AS memilih pendekatan berbeda: dampak pada hukum Indonesia
Sejak 2024–2025 Uni Eropa telah mematangkan kerangka hukum komprehensif (EU AI Act) yang kini memasuki fase implementasi kewajiban untuk model General-Purpose AI (GPAI) dan tahap penerapan penuh bertahap; di sisi…
Rekonstruksi Ilmu Hukum Melalui Paradigma Sosio-Legal: Menuju Pemahaman yang Lebih Humanis dan Kontekstual
Dalam perjalanan panjang perkembangan ilmu hukum, kita menyaksikan perubahan paradigma yang sangat signifikan. Dari hukum yang kaku, normatif, dan berpusat pada teks undang-undang, kini muncul kesadaran bahwa hukum tidak dapat…
Analisis Perubahan UU BUMN 2025: Antara Efisiensi & Transparansi Publik
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN 2025) menandai babak baru dalam regulasi tata kelola perusahaan…
Putusan MK & Kebebasan Berpendapat: Menjaga Ruang Demokrasi di Era ITE
Oleh: Tim Redaksi JalanHukum.com Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 29 April 2025 menegaskan bahwa pemerintah dan korporasi tidak boleh mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap warga negara. Ini menjadi tonggak penting…
Dekonstruksi UU TNI 2025 – Antara Formalisme Hukum dan Bayang-Bayang Otoritarianisme
Oleh: Tim Redaksi JalanHukum.com Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memunculkan kembali perdebatan klasik antara stabilitas keamanan dan supremasi sipil. Dalam konteks negara hukum modern,…
Hegemoni Oligarki dalam Pusaran Legislasi Indonesia: Dekonstruksi Formalisme Hukum dan Anomali Demokrasi Deliberatif (2021-2025)
Epistemologi Hukum dan Politik: Sebuah titik persinggungan yang Kontroversial Interaksi antara hukum dan politik (atau lazim disebut sebagai politik hukum) merupakan keniscayaan dalam sistem negara modern, namun di Indonesia, persinggungan…